PEDOMAN PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri sedang menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 (RKPD Tahun 2007), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 (RKP Tahun 2007), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah perlu menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP, maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN TAHUN

1. Pengertian

1. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;

2. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;

3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;

4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;

5. Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri :

(a) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

(b) Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.

(c) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Propinsi.

(d) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

(e) Berita acara Musrenbang desa/kelurahan.

(f) Berkas pertanggungjawaban penggunaan dana yang terdiri dari honorarium, ATK, biaya makan minum dan perjalanan dinas.

1. Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2007 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.

2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.

3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

1. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

1. Dari Desa/Kelurahan

(a) Daftar permasalahan desa/kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan, dan pengangguran.

(b) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.

(c) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.

(d) Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

2. Dari Kabupaten dan Kecamatan

(a) Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan.

(b) Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.

(c) Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

(d) Informasi dari Pemda Kabupaten tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya. Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan dari desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

(e) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

1. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan :

1. Tahapan Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(a) Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug.

(b) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan.

(c) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

Ø Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.

Ø Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang.

Ø Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.

Ø Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

(a) Pendaftaran Peserta.

(b) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.

(c) Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.

(d) Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

(e) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa.

(f) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya : Ketua Kelompok tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun, dan lain-lain.

(g) Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa.kelurahan, dan b) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.

(h) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta.

(i) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan dating sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.

(j) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Catatan :

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan, agar prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui musyawarah desa dan kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

1. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi :

(a) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau Swadaya.

(b) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.

2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

3. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

1. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti : ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adapt, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

1. Narasumber

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di desa, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

1. Tugas Tim Penyelenggara

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.

2. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.

3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.

4. Mendaftar calon peserta Musrenbang.

5. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.

6. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

7. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat :

(a) Prioritas kegiatan yang disepakati, dan

(b) Daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

8. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

1. Tugas Delegasi Desa/Kelurahan

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

2. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti : Dana Alokasi Desa dari APBD Tahun 2007 maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Form Usulan Kegiatan :

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA (MUSRENBANGDES) KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAFTAR USULAN DESA

Tahun Anggaran 2007

Provinsi : Kecamatan :

Kabupaten : Desa :

Disahkan dalam Musrenbangdes Kabupaten Bangka Selatan

Tanggal : ………….

Contoh Kwitansi :

Tahun Anggaran :

Kode Rekening :

Nomor BKU :

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Bendahara Musrenbang Tingkat Desa

Uang Sejumlah : Rp. …….

Dengan Huruf :

Uang Keperluan :

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

(MUSRENBANGDES) KABUPATEN BANGKA SELATAN

Tahun Anggaran 2007

Dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2007 di TOBOALI Kabupaten Bangka Selatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 13 Pebruari 2007

Jam : 09.00 Wib s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat

Kabupaten Bangka Selatan

Telah diselenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa yang dihadiri oleh 48 (empat puluh delapan) Kepala Desa/Lurah.